Pergerakanrakyat.co, Jakarta – Baru-baru ini, isu indikasi penggunaan biaya umum piktif di PTPN I Regional 7 merebak dan menimbulkan keresahan di kalangan karyawan. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat dugaan penyalahgunaan dana biaya umum untuk pihak ketiga (stakeholer) melewati batas ambang kewajaran.
Karyawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya atas situasi ini. “Kami resah dengan isu ini. Pengunaan biaya yang tidak dapat dipertangungjawabkan nilainya mencapai miliar. Biaya yang seharusnya dapat dihemat dan dipergunakan untuk operasional produksi justru untuk kepentingan kelompok dan pribadi oknum tertentu,” ungkapnya, Sabtu (29/6/24).
Isu ini semakin diperparah dengan menurunkan kinerja tahun 2022, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 333,8 Miliar, berada dibawah RKAP yang dianggarkan laba sebesar Rp 139,8 Miliar dan menurun dari realisasi tahun 2021 yang membukukan laba sebesar Rp 143,1 Miliar.
“Kami tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang penggunaan dana biaya umum. Kami hanya diberitahu bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan,” ujar karyawan lainnya.
Karyawan berharap agar pihak manajemen PTPN I Regional 7 segera menindaklanjuti isu ini dan memberikan penjelasan yang transparan kepada seluruh karyawan. “Kami ingin pihak manajemen menindaklanjuti isu ini dengan serius dan memberikan penjelasan yang transparan kepada seluruh karyawan,” tegasnya.
Dampak Isu Terhadap Karyawan
Isu indikasi penggunaan biaya umum riskan dipertangungjawabkan ini berdampak negatif terhadap karyawan PTPN I Regional 7. Karyawan merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap manajemen perusahaan.
“Kepercayaan kami kepada manajemen semakin berkurang dengan adanya isu ini. Kami merasa dirugikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan, malah disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ungkap karyawan.
Tuntutan Karyawan
Karyawan PTPN I Regional 7 menuntut agar pihak manajemen Holding Perkebunan Nusantara, PTPN III (Persero) segera menindaklanjuti isu ini dengan serius seperti melakukan investigasi menyeluruh terkait indikasi penggunaan biaya umum riskan dipertangungjawabkan.
Menindak tegas oknum yang terlibat dan memulihkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen perusahaan.
Karyawan berharap agar tuntutan mereka dapat dipenuhi oleh pihak manajemen PTPN I Regional 7. “Kami berharap agar tuntutan kami dapat dipenuhi oleh pihak manajemen. Kami ingin perusahaan ini dikelola dengan baik dan transparan serta menjalankan prinsip GCG secara utuh,” pungkasnya.
