PALEMBANG – Pekerja Perkebunan Nusantara di bawah naungan Solidaritas Pekerja Perkebunan Nusantara (SP2N) mendesak manajemen Holding Perkebunan Nusantara (HPN) terkhusus Subholding Palmco Regional 7 untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan.
Pasalnya, hingga sejak pemisahan komoditi kelapa sawit dalam PTPN IV (Subholing Palmco) bulan Mei 2024 produksi dan produktivitas tidak menujukan peningkatan kinerja yang signifikan, dalam berbagai aspek, termasuk produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Aklmal, S.H, Ketua SP2N Cabang Sumatera Selatan dalam keterangan persnya, menyampaikan para pekerja sangat menyangkan hal ini, harapan besar pekerja dengan pembentukan subholding palmco regional 7, kinerja perusahaan akan semakin membaik. Namun, sebaliknya kinerja semakin menurun dibandingkan tahun lalu (2023).
“Sejak awal pembentukan, teman-teman pekerja mengamati dan pergerakan transpormasi Holding di tubuh HPN terkhusus komoditi kelapa sawit Regional 7 yang diambil alih pengelolaannya PTPN IV subholidng palm.co menurut data yang dihimpun sampai September 2024 produksi dan produktivitas dibawah 80 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. diperparah ketidak jelasan terkait program pengembangan jenjang karir pekerja,” ujar Akmal, Kamis, (26/9/24).
Melalui rilis yang dikirim, SP2N mengurai 3 (tiga) point penting yang harapannya menjadi perhatian HPN, induk PalmCo yakni ; Pertama, meskipun potensi sumber daya alam yang dimiliki sangat besar, produktivitas perusahaan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Kedua (Kurangnya Transparansi), pekerja merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Informasi terkait kinerja perusahaan dan penggunaan anggaran perusahaan juga kurang transparan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pekerja.
Terakhir gemuknya stuktur organisasi di pucuk pimpinan regional 7 dengan bertambahnya Region Head, SEVP Operatin, SEVP Bussines Support dan beberapa Kepala Bagian, diindikasi menambah cost, urai Akmal.
Kami meminta kepada HPN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembentukan subholidng palmco di regional 7 (sebelumnya PTPN VII) dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja perusahan dan kesejahteraan pekerja dari berbagai aspek, serta kontribusi perusahaan terhadap perekonomian daerah, ungkap aktivis yang berdomisi di Sumatera Selatan ini.
Ia berharap, Kementerian BUMN untuk memberikan perhatian serius terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pekerja perkebunan dan mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Kepada publik dapat memberikan dukungan kepada perjuangan pekerja perkebunan dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
“Kami berharap dengan adanya pers rilis ini, pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” pungkas Akmal. (*)
